Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Sosialisasi Program Peningkatan Intergrasi Database dan Akurasi untuk Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten MBD (Pindah Kambar), bagi 75 Kelompok IKM di Aula Ruang Rapat Kantor Bupati MBD Selasa (13/08/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten MBD, Ir. Piter Rupilu, M.Si menjelaskan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Untuk mendukung perkembangan IKM secara efektif, pemerintah daerah memerlukan data yang akurat dan terintegrasi.

“Integrasi data merupakan hal penting guna dapat menjadi acuan dan mengambil keputusan dalam perencanaan dan pendampingan serta pembinaan pelaku usaha. Apalagi saat ini pelaksanaan program kegiatan sudah harus berbasis data dan informasi yang valid”, jelas Rupilu.

Ia berharap, program ini dapat berjalan dengan baik dan kedepan, semua pelaku usaha dapat terdata melalui sistem dimaksud dan Disperindagkop UMKM dapat memiliki data yang akurat dan valid mengenai setiap usaha, alamat hingga modal usaha.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop UMKM, Norman F. Wayong, ST, MT yang adalah salah satu Peserta PKA Angkatan XI Tahun 2024 menjelaskan, pihaknya melihat ketersediaan data pelaku usaha selama ini belum valid dan akurat. Oleh karena itu, sebagai salah seperti PKA Tahun 2024, ingin memecahkan masalah dimaksud dengan menyediakan sebiah aplikasi yang dapat mengakomodir data setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten MBD.

“Kami akan menyiapkan sebuah aplikasi yang menjadi sistem informasi pelaku usaha. Oleh karena itu, nantinya semua pelaku usaha akan diinput dalam sistem tersebut”, ungkapnya.

Wayong menjelaskan, seringkali data mengenai IKM tidak lengkap atau tidak saling terhubung. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang tepat bahkan pelaku IKM sulit mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Kita nantinya akan memiliki data yang akurat yang membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan IKM. Memungkinkan penentuan kebutuhan spesifik dari IKM untuk program pengembangan yang lebih tepat. Mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas bantuan dari pemerintah. Membantu dalam memantau dan mengevaluasi dampak program terhadap IKM”, ungkap Wayong yang adalah Ketua Angakatan PKA Tahun 2024 tersebut.

Selain itu, lanjut Wayong, lewat sistem ini akan mempermudah koordinasi antara pemerintah dan IKM dengan informasi yang konsisten serta memudahkan pelaku IKM dan pihak lain dalam mengakses informasi dan meningkatkan kepercayaan. Membantu merencanakan layanan dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan IKM dan memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan.

 Ia berharap, dengann adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman setiap pelaku usaha tentang pentingnya data yang terintegrasi untuk pembangunan ekonomi daerah.